Menjaga Kepastian Hukum, Melindungi Kepentingan Publik
(Antara Kepatuhan Perusahaan, Tanggung Jawab Pemerintah, dan Kepentingan Masyarakat)
Oleh: Abdi Persada Daim
Advokat
Mencermati ramainya pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran tata kelola pertambangan oleh PT RMK Grup di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, persoalan yang disoroti berkaitan dengan dugaan penyerahan seluruh jasa pelaksanaan penambangan oleh PT Truba Bara Banyu Enim Energi selaku pemegang IUP Operasi Produksi kepada PT RMKO. Kedua perusahaan tersebut diketahui berada di bawah naungan atau dikendalikan oleh entitas induk yang sama, yaitu PT RMK Grup. Pemberitaan yang turut memicu reaksi dari elemen masyarakat lokal ini mengaitkan persoalan tersebut dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026. Persoalan ini patut mendapat perhatian, bukan semata-mata karena melibatkan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, melainkan juga karena menyangkut kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, pengawasan pemerintah, dan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah kegiatan usaha.
Dalam negara hukum, keberadaan peraturan tidak cukup hanya menjadi pedoman yang tertulis di atas kertas. Peraturan harus diterapkan secara konsisten agar tujuan pembentukannya dapat tercapai secara efektif. Ketentuan mengenai penggunaan anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi dalam kegiatan jasa pertambangan, misalnya, perlu dipahami dan diterapkan sesuai ruang lingkup serta persyaratan yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian terhadap dugaan ketidakpatuhan tidak seharusnya hanya bertumpu pada hubungan antar perusahaan dalam satu kelompok usaha, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pada dasarnya, setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai bidang usahanya. Besarnya investasi, luasnya kegiatan operasional, maupun kontribusi ekonomi yang diberikan tidak menghapus kewajiban tersebut. Karena itu, penerapan hukum tidak seharusnya bergantung pada skala atau pengaruh suatu perusahaan, melainkan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Kepastian hukum menuntut agar setiap pelaku usaha yang berada dalam keadaan hukum yang sebanding memperoleh perlakuan yang adil, tanpa perbedaan perlakuan yang tidak memiliki dasar objektif.
Meskipun demikian, penegakan prinsip kepatuhan hukum harus disertai pemeriksaan yang objektif. Dugaan yang muncul dalam pemberitaan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa suatu perusahaan telah melakukan pelanggaran. Dalam menilai dugaan penggunaan perusahaan terafiliasi, perlu diperiksa hubungan hukum antarpihak, jenis kegiatan jasa pertambangan yang dilaksanakan, persyaratan persetujuan yang berlaku, serta dokumen yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemeriksaan ini diperlukan agar penilaian tidak hanya didasarkan pada informasi yang beredar, tetapi juga pada fakta dan ketentuan hukum yang relevan.
Di sinilah tanggung jawab pemerintah menjadi penting. Ketika muncul informasi mengenai dugaan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, instansi yang berwenang perlu menelaah persoalan tersebut secara cermat sesuai tugas dan kewenangannya. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan ketika persoalan telah menjadi perhatian publik, tetapi perlu dijalankan secara konsisten sebagai bagian dari penyelenggaraan tata kelola pertambangan. Pemeriksaan yang tepat dapat memberikan kejelasan mengenai pemenuhan ketentuan yang berlaku, kekurangan administratif yang perlu diperbaiki, atau pelanggaran yang memerlukan tindak lanjut berdasarkan hukum.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap tindakan administratif maupun bentuk penindakan lainnya harus didasarkan pada kewenangan yang sah, fakta yang terverifikasi, dan prosedur hukum yang semestinya. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu memberikan kejelasan agar perusahaan tidak dirugikan oleh tuduhan yang tidak memiliki dasar memadai. Dengan demikian, ketegasan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari beratnya sanksi yang dijatuhkan, melainkan dari ketepatan proses, konsistensi penerapan aturan, dan kemampuan pemerintah memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.
Persoalan ini juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi melalui kesempatan kerja, kegiatan usaha pendukung, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Namun, manfaat tersebut perlu ditopang oleh tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap peraturan, serta pengawasan yang memadai. Sebaliknya, apabila aturan tidak diterapkan secara konsisten atau pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha dapat menurun. Karena itu, perlindungan kepentingan publik tidak cukup diukur dari besarnya aktivitas ekonomi, tetapi juga dari kepatuhan kegiatan usaha terhadap hukum.
Pada saat yang sama, penegakan hukum juga harus mempertimbangkan ketepatan dan proporsionalitas tindakan. Langkah yang diambil tanpa pemeriksaan memadai berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan, pekerja, masyarakat, maupun pihak lain yang memiliki hubungan ekonomi dengan kegiatan usaha tersebut. Sebaliknya, membiarkan dugaan pelanggaran tanpa tindak lanjut yang jelas dapat menimbulkan kesan bahwa kepatuhan terhadap hukum bukanlah suatu keharusan bagi pelaku usaha. Kedua keadaan ini perlu diperhatikan secara cermat. Pemerintah harus mampu menempatkan pemeriksaan, pembinaan, dan penindakan dalam kerangka hukum yang jelas, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun hak pihak yang diperiksa.
Kepentingan ekonomi dan kepastian hukum pada dasarnya bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Kegiatan usaha membutuhkan kepastian mengenai aturan yang harus dipatuhi, prosedur yang harus ditempuh, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul. Pada saat yang sama, masyarakat membutuhkan jaminan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung dalam kerangka hukum yang melindungi kepentingan bersama. Karena itu, kepatuhan perusahaan dan pengawasan pemerintah semestinya dipandang sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana usaha yang sehat, bukan sebagai hambatan.
Pada akhirnya, persoalan dugaan pelanggaran tata kelola pertambangan di Muara Enim perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu bagaimana hukum dijalankan secara konsisten, pengawasan dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan kepentingan masyarakat tetap diperhatikan. Perusahaan berkewajiban memastikan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara objektif. Masyarakat pun berhak memperoleh kejelasan atas persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Kepastian hukum tidak lahir hanya dari banyaknya peraturan yang diterbitkan, tetapi dari kesungguhan semua pihak untuk menaati, mengawasi, dan menerapkannya secara adil.




