Faktamuaraenim.com – Kiprah PT RMK Energy Tbk (RMKE) beserta anak usahanya, PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE), di industri logistik dan pertambangan batu bara Sumatera Selatan terus menjadi sorotan publik. Selain menjadi pilar transportasi batu bara terintegrasi jalur kereta api, grup korporasi ini tercatat pernah menghadapi serangkaian persoalan hukum, mulai dari sengketa aset daerah, pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga sanksi administratif dari otoritas lingkungan hidup.

Rentetan kasus hukum yang dihadapi RMKE sempat mencuat ke permukaan melalui berbagai tahapan peradilan dan pengawasan regulasi. Berikut adalah poin-poin utama perjalanan pembenahan tata kelola yang membayangi operasional perusahaan:

1. Korupsi Penjualan Aset Jalan Pemkab Muara Enim

Perkara yang paling menyita perhatian adalah kasus dugaan penambangan ilegal di atas aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim berupa Jalan Pramuka di Desa Gunung Megang Luar. Kasus yang bermula dari transaksi lahan pada tahun 2020 ini telah berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Negeri Palembang. Terkait kasus ini, manajemen RMKE bersikap kooperatif dengan menyerahkan proses hukum pegawainya kepada aparat penegak hukum dan telah menitipkan dana kompensasi kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar kepada Kejaksaan Negeri Muara Enim.

2. Pemeriksaan Saksi oleh KPK

Selain penanganan kasus di tingkat daerah, dinamika hukum korporasi ini juga sempat bersinggungan dengan komisi antirasuah. Sejumlah petinggi dan pihak terkait perusahaan tercatat pernah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh KPK guna memberikan klarifikasi atas pengembangan perkara hukum tertentu yang berkaitan dengan tata kelola wilayah kerja pertambangan di Sumatera Selatan.

3. Sanksi Administratif Lingkungan Hidup

Di luar persoalan hukum pidana, aspek kepatuhan lingkungan menjadi tantangan besar bagi RMKE. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sempat menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan sementara operasional logistik RMKE akibat masalah pemenuhan standar pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian debu batu bara.

Operasional baru diizinkan kembali setelah perusahaan merampungkan seluruh rekomendasi perbaikan teknis dari kementerian. Tantangan lingkungan ini berlanjut pada Juli 2025, saat PT TBBE kembali menerima sanksi dari Pemkab Muara Enim akibat dampak pencemaran yang merusak perkebunan warga sekitar.

Sorotan tajam mengarah pada 11 titik crossing jalan kabupaten yang digunakan oleh PT RMK tanpa mengantongi kelengkapan izin resmi. Polemik ini sebenarnya merupakan isu berulang sejak akhir tahun 2024 dan 2025, di mana usulan dispensasi jalan di beberapa titik (seperti Desa Sidomulyo, Kayu Ara Sakti, dan Bangunsari) ditentang keras oleh masyarakat dan anggota DPRD Muara Enim. Hingga menjelang akhir tahun 2026, pihak perusahaan dinilai masih bungkam dan membandel dengan terus mengoperasikan truk angkutan batu bara meskipun belum mengantongi izin crossing dan dokumen Amdal jalan yang sah.

Penulis : Eko M.